Jurnalisme Surat Kabar: Dewan Pers Perjelas Wartawan Sungguhan

Sumber: Tribun Timur, Makassar

Selasa, 19-08-2008

Dewan Pers Perjelas Wartawan Sungguhan

PASCAREFORMASI, penerbitan pers tumbuh pesat. Ada yang profesional, ada pula yang tidak. Ada wartawan yang profesional, dalam arti berusaha konsisten menjalankan kode etik jurnalistik, ada pula wartawan yang serampangan dan gadungan.
Untuk menata kehidupan pers yang bermartabat, Dewan Pers saat ini tengah menyusun standarisasi perusahaan pers.
Akibatnya nanti, hanya wartawan di perusahaan pers yang memenuhi standar itu yang bisa dinilai sebagai benar-benar wartawan.

Hal ini diungkapkan anggota Dewan Pers Bakti Nugroho dalam diskusi 14 Tahun AJI Makassar di Societeit de Harmonie, Makassar. Tema diskusi ini Lawan Kriminalisasi Pers, Tegakkan Etika Jurnalistik.
Selain Bakti, pembicara lain adalah Pemimpin Redaksi Tribun Timur Dahlan dan Anggota Komisi Penyiaran Independen Sinansari Ecip.
Persoalan perlawanan terhadap kriminalisasi pers juga mengandung introspeksi terhadap perilaku wartawan.
Selama ini, diakui atau tidak, memang ada wartawan yang bekerja serampangan dan merugikan pihak lain. Tidak mengindahkan etika jurnalistik. Bahkan suka amplop dan memeras.
Menganai efektivitas standarisasi itu, Bakti mengatakan ini terpulang ke masyarakat. Paling tidak menjadi rujukan kepada masyarakat mana perusahaan dan wartawan yang bisa dipercaya dan mana yang tidak.
"Kami adalah lembaga etik. Makanya ini terpulang ke masyarakat. Seperti standarisasi organisasi jurnalis hanya tiga yang diakomodir Dewan Pers, yaitu PWI, AJI, dan IJTI. Tapi organisasi yang lain kami tidak bisa melarangnya," katanya.
Anggota Komisi Penyiaran Independen (KPI), Sinansari Ecip, mengatakan, selama ini perusahaan pers yang besar biasanya adalah perusahaan yang independen. Sedangkan yang partisan atau tidak profesional sulit menjadi perusahaan besar.

Berita Terkait: